Selain itu, dalam aspek pelindungan konsumen, VATP wajib memiliki pengaturan asuransi atau skema kompensasi lain atas aset yang disimpan, dengan ketentuan cakupan yang berbeda untuk masing-masing jenis penyimpanan: minimal 50% dari nilai aset yang disimpan di cold storage , dan 100% dari nilai aset yang disimpan di hot wallet atau bentuk penyimpanan lain. Ketentuan ini mencerminkan logika bahwa hot wallet membawa risiko keamanan siber yang jauh lebih tinggi dibanding cold storage sehingga membutuhkan cakupan pelindungan penuh. Alokasi hot wallet yang kecil menjadi komponen dengan beban asuransi paling berat secara proporsional. Hal ini dikarenakan, beban asuransi pada hot wallet menjamin 100 persen sementara cold wallet hanya perlu menjamin separuh nilainya (Duong, 2026). Operator VATP wajib memantau nilai total aset virtual klien dalam kustodian untuk memastikan ambang batas kompensasi tetap terpenuhi, dan setiap kekurangan cakupan wajib dilaporkan SFC beserta langkah perbaikan yang segera diambil [33] Anti Money Laundering dan Counter Financing of Terrorism VASP yang beroperasi di Hong Kong atau secara efektif memasarkan kepada Investor
Hong Kong Wajib berlisensi SFC dan mematuhi kewajiban AMLO (Force, 2026). Kewajiban ini mencakup Customer Due Diligence, pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Komponen paling teknis dan paling sering dibahas yaitu Travel Rule, yang mengadopsi standar FATF Recommendation. Aturan ini mewajibkan VASP mengumpulkan dan mengirimkan informasi originator dan beneficiary untuk transfer mata uang kripto di atas ambang batas tertentu. Ambang batas yang ditetapkan yaitu HKD 8.000. Jika nilai transaksi melebihi ambang batas tersebut, kategori informasi yang dibutuhkan mencakup alamat originator, nomor identifikasi nasabah, nomor dokumen identifikasi, atau tanggal dan tempat lahir.
3.4 Jepang
Jepang merupakan salah satu negara pertama yang memberikan kepastian hukum terhadap perdagangan aset kripto. Setelah insiden peretasan Mt. Gox pada tahun 2014 dan Coincheck pada tahun 2018, pemerintah Jepang memperkuat kerangka regulasi untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan menjaga integritas pasar [34]. Pengaturan aset kripto dilakukan oleh Financial Services Agency (FSA) berdasarkan Payment Services Act (PSA), yang mewajibkan seluruh Crypto Asset Exchange Service
23
Made with FlippingBook - Online catalogs