Buku Saku Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2.0

dan akuntabilitas tata kelola bagi penerbit uang elektronik dengan penegakan nyata terbukti lewat denda RM600.000 terhadap salah satu penyedia e-wallet karena kegagalan proses s anctions screening . Penegakan hukum atas pelanggaran AML/CFT terkait kripto juga melibatkan lembaga diluar SC dan BNM. Lembaga Bukit Aman Commercial Crime Investigation Departement bertugas menyelidik kejahatan pidana terkait kripto, sindikat penipuan, dan pencucian uang. 3.8 Amerika Serikat Amerika menerapkan kerangka pengawasan aset kripto yang melibatkan beberapa regulator dengan kewenangan berdasarkan jenis aset dan aktivitas yang dilakukan. Pada tingkat federal, Securities and Exchange Commission (SEC) berwenang atas aset dan transaksi yang termasuk dalam federal securities laws, sedangkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Serikat memiliki kewenangan terutama terhadap derivatif komoditas. Sementara itu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengawasi aktivitas tertentu yang memenuhi kriteria money transmission berdasarkan Bank Secrecy Act (BSA). Pendekatan ini berbeda dengan Uni Eropa yang menggunakan satu kerangka

Anti Money Laundering dan Counter Financing of Terrorism Terdapat pembagian tugas yang jelas antara dua regulator SC dan BNM terkait dengan AML/CFT di Malaysia. SC mengintegritaskan kewajiban AML/CFT langsung ke dalam kerangka perizinan RMO DAX, sementara BNM berperan menyusun standar dan panduan AML/CFT lintas sektor keuangan digital. SC memasukkan persyaratan ini ke dalam kerangkanya, sementara Bank Negara Malaysia menyediakan panduan dan sumber daya komprehensif melalui situs AML/CFT. Dalam menjalankan fungsinya, BNM bertanggung jawab atas stabilitas keuangan dan kepatuhan anti kejahatan finansial. Oleh karena itu, mereka mewajibkan penyedia jasa aset digital menetapkan langkah anti pencucian uang dan Know Your Customer seperti Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence, khususnya untuk profil berisiko tinggi. Pengawasan diperkuat lagi pada periode 2024 hingga 2025 dengan pengetatan aturan perlindungan data dan AML. Lebih lanjut, secara paralel dibentuk insiatif inovasi seperti Digital Asset Innovation Hub , membentuk kelompok kerja blockchain , dan mengusulkan pencatatan token yang lebih mudah bagi bursa. BNM juga memperluas kewajiban sanctions screening , pemantauan transaksi secara real time,

32

Made with FlippingBook - Online catalogs