3.7 Malaysia
Anti Money Laundering dan Counter Financing of Terrorism Singapura menerapkan standar AML/CFT yang mengacu pada rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Seluruh penyedia layanan DPT diwajibkan melaksanakan Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi secara berkelanjutan, serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Notice PSN02. [47] Singapura telah mengimplementasikan FATF Travel Rule sejak 28 Januari 2020 melalui Notice PSN02, yang mewajibkan penyedia layanan untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai pengirim dan penerima dalam setiap transaksi aset kripto, tanpa memandang nilai transaksi. Namun, kewajiban berbagi informasi identitas ( personally identifiable information ) yang lebih luas baru berlaku untuk transfer dengan nilai di atas SGD 1.500. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan transparansi transaksi dan mencegah penyalahgunaan aset digital untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Sebagai pengecualian, transaksi yang melibatkan dompet non-custodial ( self- hosted wallet ) tidak dikenakan kewajiban Travel Rule secara langsung, meskipun tetap harus diperlakukan sebagai transaksi dengan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang lebih tinggi. [50]
Malaysia mengadopsi model dual regulation , di mana Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission (SC) secara bersama-sama mengemban tanggung jawab regulasi. BNM bertanggung jawab atas kebijakan moneter nasional dan stabilitas keuangan, serta menegaskan bahwa Malaysia tidak mengakui mata uang digital yang diterbitkan pihak swasta sebagai alat pembayaran sah. Artinya, aset kripto tidak dianggap alat pembayaran melainkan aset yang dapat diperdagangkan. SC bertanggung jawab memasukkan aset kripto yang memenuhi syarat ke dalam sistem regulasi (PANews, 2025). Selain itu, juga terdapat peran Sharia Advisory Council (SAC) sebagai badan penasihat untuk Islamic Capital Market . SAC mengeluarkan resolusi yang mengikat institusi keuangan tentang kepatuhan Sharia pada instrumen aset digital berbasis Prinsip Islam. Resolusi SAC menjadi referensi bagi semua penyelenggara yang ingin menawarkan produk Islamic Digital Assets .
Perizinan dan Tata Kelola Registrasi dan Lisensi VASP
Semua penyelenggara yang menyediakan layanan aset digital (perdagangan, penyimpanan, pengelolaan, atau perantara) harus terdaftar dan memperoleh lisensi dari SC sebelum beroperasi. Hingga akhir
28
Made with FlippingBook - Online catalogs