Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur inovasi teknologi sektor keuangan melalui Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Selain itu, OJK telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia pada 29 April 2025. Dengan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan berfokus pada aktivitas, OJK mengatur penerapan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning tingkat lanjut dengan mewajibkan penyedia untuk secara ketat menerapkan prinsip-prinsip utama tata kelola, manajemen risiko, keamanan sistem informasi, ketahanan siber, dan perlindungan data konsumen.
Sebelum peluncuran komersial penuh, OJK mewajibkan pengajuan dan validasi model prapasar dalam Regulatory Sandbox yang terkendali untuk mengendalikan risiko operasional dan risiko black box model otonom. Melalui Regulatory Sandbox tersebut, penyedia layanan wajib menjalankan rencana pengujian yang dilengkapi dengan kerangka mitigasi risiko, indikator kinerja, dan exit policy yang jelas untuk membuktikan kelayakan dan keandalan ITSK. Selain itu, penyedia layanan wajib melakukan evaluasi mandiri secara berkala untuk menjaga kemutakhiran inventaris risiko, yang meliputi risiko strategis utama, operasional, siber, perlindungan data pribadi, dan pihak ketiga, sehingga mendorong penyelenggaraan ITSK yang bertanggung jawab.
25
Beyond Infinity September 2026
Made with FlippingBook Digital Proposal Creator